Lampung – Polri telah menyiapkan 500 personel untuk memastikan keamanan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang dijadwalkan akan berlangsung pada tanggal 12 Juli 2023.
Kapolres Lampung Utara, AKBP Kurniawan Ismail, menegaskan bahwa ini merupakan komitmen serius dari Polri dalam mendukung proses demokrasi desa di Lampura. Polri akan terlibat secara penuh dalam pelaksanaan pilkades yang dilaksanakan setiap enam tahun sekali.
“Dalam pilkades serentak tahun 2023 ini, kami akan mendeploy 500 personel keamanan yang terdiri dari anggota Polres Lampung Utara, Brimob, serta polres tetangga seperti Polres Way Kanan, Lampung Tengah, dan Tubaba,” ujar Kapolres saat dihubungi pada Jumat, 7 Juli 2023.
Berdasarkan data yang ada, terdapat total 266 calon kepala desa yang akan ikut serta dalam pilkades serentak di 91 desa yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Lampung Utara. Namun, telah terjadi pelanggaran oleh salah satu calon kepala desa, yang akan dikenai proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, Kapolres mengimbau kepada seluruh calon kepala desa, tim sukses, dan masyarakat agar bersama-sama menjaga kondusifitas selama pelaksanaan pilkades.
“Saya berharap agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkades serentak ini, baik tim sukses, calon kepala desa, maupun masyarakat, dapat menjaga situasi tetap kondusif,” kata Kurniawan dengan tegas.
Untuk memastikan keamanan yang maksimal, pihak kepolisian telah mengambil langkah-langkah antisipasi dengan bekerja sama bersama Polres Lampung Utara, polsek-polsek setempat, serta anggota dari Kodim 0412/Lampura dan koramil-koramil yang berada di wilayah kabupaten tersebut.
“Sehari sebelum hari pemilihan (H-1), anggota kepolisian akan ditempatkan di masing-masing tempat pemungutan suara,” tambah Kurniawan, menekankan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan seluruh pihak terkait.
Dengan persiapan dan koordinasi yang matang ini, diharapkan pelaksanaan pilkades serentak di Lampura dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, sehingga demokrasi desa dapat berjalan sesuai dengan prinsip yang diharapkan.
