Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung melaporkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2025 turun menjadi 0,375. Penurunan sebesar 0,024 poin dibandingkan tahun sebelumnya itu menjadi sinyal membaiknya pembangunan responsif gender di Lampung.
Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan Nasution, menyampaikan capaian tersebut dalam keterangan resminya, Selasa 5 Mei 2026. Menurutnya, penurunan IKG menunjukkan adanya perbaikan dalam kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di daerah tersebut.
“Ini mencerminkan berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Provinsi Lampung,” ujar Ahmadriswan dalam keterangan resminya, Selasa 5 Mei 2026.
Ahmadriswan menjelaskan, perbaikan indeks tersebut terutama dipengaruhi kemajuan pada dimensi kesehatan reproduksi. Hal itu terlihat dari turunnya persentase perempuan yang melahirkan di luar fasilitas kesehatan.
Selain itu, proporsi perempuan yang melahirkan pada usia remaja atau di bawah 20 tahun juga semakin menurun. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong membaiknya angka IKG Lampung pada 2025.
Dimensi pemberdayaan juga menunjukkan perkembangan positif. BPS mencatat adanya perbaikan terutama pada capaian pendidikan perempuan di Provinsi Lampung.
Meski demikian, BPS masih memberi catatan terhadap sejumlah sektor yang dinilai belum sepenuhnya setara. Dua sektor yang menjadi perhatian ialah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja.
Pada sektor ketenagakerjaan, BPS mencatat partisipasi perempuan mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kebijakan perluasan akses serta kesempatan kerja.
“Peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan, perluasan akses kerja, serta penguatan perlindungan sosial menjadi kunci dalam menurunkan ketimpangan gender,” tegasnya.
Ahmadriswan juga mengingatkan bahwa meski program pembangunan responsif gender mulai menunjukkan hasil, disparitas antarwilayah kabupaten/kota di Lampung masih cukup lebar. Karena itu, kebijakan yang lebih terarah dinilai penting agar penurunan ketimpangan gender berdampak lebih merata.
Ia menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak agar pembangunan tidak hanya terlihat dalam angka statistik, tetapi juga dirasakan masyarakat di seluruh daerah.
“Ke depan, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan,” tutup Ahmadriswan.
