Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menegaskan tidak ada diskresi bagi truk sumbu tiga (tronton) ke atas selama masa angkutan Lebaran 2026. Kebijakan itu diberlakukan untuk mencegah kemacetan parah di jalur-jalur krusial arus mudik dan balik.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2026 bersama Pemerintah Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Selasa (17/2/2026). “Kami tidak memberikan diskresi untuk truk sumbu tiga ke atas. Pengalaman sebelumnya menunjukkan pelanggaran terhadap aturan ini berdampak besar pada kemacetan,” ujar Dudy.
Ia menjelaskan pembatasan tersebut hanya dikecualikan bagi kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, pupuk, bantuan bencana, serta kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Dudy memaparkan hasil survei nasional yang memperkirakan potensi pergerakan masyarakat pada Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang. Meski turun sekitar 1,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ia menilai realisasi di lapangan berpotensi lebih tinggi.
Khusus Lampung, Menhub menyebut provinsi ini tetap menjadi salah satu wilayah strategis dalam arus mudik nasional. Lampung diperkirakan menjadi tujuan favorit pemudik dari wilayah Jabodetabek dengan potensi sekitar 778 ribu orang. Sementara itu, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni diproyeksikan melayani sekitar 813 ribu penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan selama periode Lebaran.
Untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan menyiapkan 31 ribu unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, serta 255 kapal penyeberangan secara nasional. Di lintas Jawa–Sumatera, disiapkan lima jalur penyeberangan, termasuk Merak–Bakauheni serta rute alternatif Ciwandan dan BBJ Bojonegara.
Menhub juga menekankan penguatan manajemen lalu lintas di pelabuhan penyeberangan. Ia mendukung penerapan delaying system melalui buffer zone serta penguatan sistem geofencing dan tiket elektronik Ferizy agar kendaraan yang masuk ke pelabuhan telah memiliki tiket. “Dengan geofencing, pelabuhan menjadi lebih tertib. Kendaraan yang masuk sudah pasti memiliki tiket, sehingga antrean dan praktik percaloan bisa ditekan,” katanya.
Selain itu, Dudy menyatakan dukungan terhadap rencana operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu pelayaran maupun perjalanan darat.
Di sektor perkeretaapian, Menhub menyoroti masih adanya 139 perlintasan sebidang di Lampung yang membutuhkan perhatian khusus. Untuk meningkatkan keselamatan selama masa mudik, Kementerian Perhubungan menambah 129 petugas penjaga perlintasan.
Rakor tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, serta jajaran Forkopimda dan kepala daerah se-Lampung. Menhub menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026 berjalan aman, lancar, dan terkendali.
