Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menegaskan langkah penelusuran data putus sekolah hingga ke akar rumput demi mewujudkan target penghapusan angka putus sekolah pada 2026. Upaya ini dilakukan dengan membandingkan rasio jumlah siswa baru terhadap jumlah lulusan tiap tahun untuk menemukan selisih yang perlu ditelusuri.
Kepala Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menjelaskan bahwa setiap gap antara siswa yang masuk dan lulus akan menjadi fokus investigasi tim di lapangan. “Jika yang masuk 100 siswa namun yang lulus hanya 98 orang, kami akan menelusuri dua siswa sisanya. Kami mencari penyebab pastinya, apakah karena faktor ekonomi atau persoalan lainnya,” tegas Thomas, Rabu, 18 Februari 2026.
Tiga Opsi Solusi Pendidikan
Untuk siswa yang teridentifikasi berhenti sekolah, Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya mendata, tetapi juga menyiapkan tiga jalur pendidikan alternatif agar mereka tetap memperoleh ijazah.
Jalur pertama adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program Paket.
Jalur kedua berupa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memberikan fleksibilitas waktu.
Jalur ketiga adalah SMA Terbuka yang ditujukan bagi siswa dengan keterbatasan akses fisik ke sekolah reguler.
Selain itu, Disdikbud akan melakukan pencacahan ulang terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Langkah ini penting untuk memetakan angka riil putus sekolah secara akurat hingga level kabupaten dan kota di seluruh Lampung.
Sinkronisasi
Untuk memastikan akurasi data kemiskinan, Disdikbud menjalin koordinasi erat dengan Dinas Sosial Provinsi Lampung. Petugas akan memvalidasi kategori desil ekonomi satu hingga empat guna melihat apakah kendala finansial menjadi hambatan utama bagi siswa.
“Langkah ini memastikan kebijakan pendidikan di Lampung lebih terukur, berbasis data, dan tepat sasaran. Kami ingin menjamin hak setiap anak atas pendidikan terpenuhi tanpa terkecuali,” tambah Thomas.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menempatkan akses pendidikan sebagai program utama tahun 2026 dan meminta jajaran melakukan mitigasi terhadap faktor ekonomi dan sosial yang kerap menghentikan langkah anak-anak di tengah jalan. “Akses pendidikan adalah prioritas utama. Kami tidak ingin ada anak putus sekolah di tahun 2026 ini karena alasan apa pun yang tidak kita mitigasi sejak awal,” pungkas Gubernur Mirza.
