India secara tegas menolak komentar dari Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, terkait perlakuan terhadap minoritas Muslim di India. Kementerian Luar Negeri India dalam pernyataannya pada Senin menyebut pernyataan yang diunggah Khamenei di media sosial X sebagai “tidak berdasar dan tidak dapat diterima.”
“Negara-negara yang memberikan komentar tentang minoritas sebaiknya melihat catatan mereka sendiri sebelum mengomentari negara lain,” tegas pernyataan dari New Delhi.
Komentar tersebut muncul setelah Khamenei mengunggah pesan yang menyebutkan, “Kita tidak bisa menganggap diri kita sebagai Muslim jika kita tidak peduli dengan penderitaan yang dialami seorang Muslim di Myanmar, Gaza, India, atau tempat lain.”
Meskipun India dan Iran biasanya menikmati hubungan yang erat, seperti ditunjukkan oleh kerja sama ekonomi yang kuat, ketegangan terkait kebijakan India terhadap minoritas Muslim telah muncul beberapa kali. Pada bulan Mei, kedua negara menandatangani kontrak 10 tahun untuk mengembangkan dan mengoperasikan Pelabuhan Chabahar di pesisir tenggara Iran, memperkuat hubungan ekonomi.
Namun, Khamenei telah berulang kali mengkritik perlakuan terhadap Muslim di India, termasuk di wilayah mayoritas Muslim yang bermasalah, Kashmir. Beberapa kelompok hak asasi manusia mengklaim bahwa perlakuan terhadap Muslim di India semakin memburuk sejak Perdana Menteri Narendra Modi menjabat pada 2014.
Sejak itu, India mengalami peningkatan serangan terhadap komunitas Muslim, termasuk insiden persekusi, ujaran kebencian, dan aksi kekerasan dengan dalih melindungi sapi, yang dianggap suci oleh sebagian umat Hindu. Selain itu, rumah dan properti milik Muslim telah menjadi target penghancuran.
Pada Maret lalu, pemerintah India mengumumkan aturan untuk menerapkan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) yang kontroversial. Undang-undang ini membuka jalan bagi pengungsi non-Muslim dari Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan untuk memperoleh kewarganegaraan India. Namun, undang-undang ini dikecam oleh banyak kelompok hak asasi manusia sebagai “anti-Muslim,” memicu kekhawatiran tentang karakter sekuler India sebagai demokrasi terbesar di dunia.
Sementara itu, Iran sendiri juga menghadapi kritik atas perlakuannya terhadap minoritas. Laporan PBB bulan lalu menyebutkan bahwa minoritas etnis dan agama, terutama suku Kurdi dan Baluch, secara tidak proporsional terdampak oleh tindakan keras pemerintah Iran setelah protes massal tahun 2022.
