gawoh.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan pihaknya akan membantu mencarikan solusi penempatan calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI) yang menghadapi kendala di tengah pandemi COVID-19.
“Harus segera dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan keberangkatan calon TKI karena penempatan TKI di luar negeri merupakan salah satu cara untuk menampung tenaga kerja baru setiap tahunnya,” kata Moeldoko saat melakukan verifikasi lapangan di PT Perwita Nusaraya, salah satu penempatan perusahaan di Sidoarjo, Jawa Timur, pada Minggu.
Verifikasi lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut dari pertemuan KSP dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (APJATI), Selasa 5 Juli 2022 lalu, yang mengungkapkan puluhan ribu CPMI tidak bisa dikirim ke luar negeri.
Sementara itu, Moeldoko menjelaskan, salah satu permasalahan yang dihadapi perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah belum optimalnya aturan penetapan biaya dan belum adanya regulasi komponen biaya bagi negara penerima.
Komponen biaya meliputi persyaratan untuk menjadi CPMI, seperti sertifikat kesehatan, sertifikat bukti kompetensi, dan keikutsertaan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Biaya pengurusan meliputi pelatihan kerja, transportasi, dan akomodasi, sedangkan biaya penempatan meliputi pembuatan paspor, pemeriksaan kesehatan, psikotes, tiket, dan visa.
“Di negara tertentu seperti Malaysia, komponen biaya ditanggung pengusaha. Tapi di negara lain, seperti Taiwan, Hongkong, dan (Selatan) Korea, tidak semua komponen biaya ditanggung pengusaha atau pemerintah. kesepakatan antara negara pengirim dan negara penerima, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Moeldoko.
Pemerintah sebenarnya telah menawarkan bantuan dana untuk biaya penempatan TKI melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan.
Namun, kata Moeldoko, beberapa calon TKI masih kesulitan mengajukan KUR karena belum adanya regulasi biaya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan per 15 Juli 2022, KUR yang diserap CPMI hanya lima persen atau Rp17,6 miliar dari total alokasi Rp390 miliar pada 2022.
